Mantan Kajati Jabar jadi Calon Pj Gubernur Paling Tajir, Hobinya Koleksi Mobil Mewah Dan Tanah

Jabar,Disway.id- DPRD Jawa Barat (Jabar) telah resmi memilih 3 nama yang akan diusulkan menjadi Penjabat (PJ) Gubernur. Mereka adalah Prof. Asep N. Mulyana, Prof. Keri Lestari, dan Bey Triadi Machmudin.

Dari ketiga calon tersebut, Prof. Asep N. Mulyana jadi kandidat yang paling tajir. Hal itu berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menurut data yang diakses dari situs milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, Asep memilik total harta kekayaan sebesar Rp10,324 miliar.

BACA JUGA:DPRD Jabar Usulankan 3 Kandidat PJ Gubernur , Ada Mantan Kajati Hingga Deputi Pers Sekretariat Presiden

Harta pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar itu terdiri dari berbagai jenis. Ada tanah dan bangunan senilai Rp9,203 miliar. Tanah dan bangunan itu ada 12 item tersebar di Tasikmalaya.

Kemudian harta berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp734,5 juta. Rinciannya berupa mobil Mitsubishi Pajero, Honda City, Toyota Hardtop, hingga Mobil Volkswagen.

Kandidat berikutnya adalah Bey Triadi Machmudin. Pria yang duduk sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden itu memiliki harta Rp9,477 miliar.

BACA JUGA:Batalkan Rencana Gugat Plt Wali Kota, Begini Pesan Ketua PKS Kota Bekasi

Rinciannya berupa tanah dan bangunan senilai Rp 5,6 miliar. Tanah dan bangunan itu ada di Kota Bogor, Tangerang dan tanah bangunan hasil hibah di Kota Bandung.

Berikutnya, Bey Triadi memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp563 juta. Terdiri dari motor vespa hingga mobil honda city.

Bey Triadi juga memiliki harta bergerak senilai Rp135 juta, Kas dan setara kas senilai Rp4,2 miliar. Tapi, Bey Triadi memiliki tanggungan hutang senilai Rp1,028 miliar.

BACA JUGA:Disdik Jabar Buka Program SMA Terbuka di Depok Untuk Solusi Warga Tidak Mampu

Sementara, Prof. Keri Lestari jadi calon PJ Gubernur Jabar dengan harta paling buncit. Totalnya Rp1,050 miliar. Tetapi, LHKPN milik Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Unpad baru update pada 2019. Sedangkan untuk tahun 2020 hingga 2022 belum di laporkan kepada komisi pembrantasan koruspi (KPK).

Sumber: